Bertemu Menteri Keuangan, Mendikbud Minta Gaji Guru Honorer Setara UMR

Mendikbud mengusulkan kepada Menteri Keuangan agar nanti guru honorer bisa dipastikan mendapatkan minimun upah regional (UMR) masing-masing daerah.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy meminta guru honorer mendapatkan gaji minimal setara Upah Minimum Regional (UMR). Usulan tersebut disampaikan saat rapat bersama Mendikbud Muhadjir Effendy dan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta.

Mantan Rektor Universitas Muhamadiyah Malang (UMM) itu menerangkan, pemerintah rencananya akan membuka seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada pekan pertama Februari 2018. Lowongan itu dibuka untuk guru honorer. Namun tidak semua guru honorer bisa mengikuti pengangkatan melalui skema PPPK.

"Kemudian kan nanti masih ada tersisa guru honorer. Itu yang kita usulkan kepada bu menteri keuangan agar nanti mereka bisa dipastikan mendapatkan minimun upah minimum regional/UMR di masing masing daerah," kata Mendikbud yang kutip dari detikcom (27/01/19).

Baca: Gaji Guru Honorer Diusulkan Dianggarkan dari DAU

Mendikbud Muhadjir meminta agar anggarannya nanti dimasukkan ke dana alokasi umum (DAU) bukan ke dalam anggaran daerah. Karena jika nanti dibebankan kepada APBD, pihaknya tidak bisa memaksa daerah untuk mengalokasikannya. Jika nanti anggarannya dimasukkan ke dalam DAU, khususnya DAU untuk gaji guru akan bisa kontrol dengan baik.

Menurut Mendikbud Muhadjir,Menteri Keungan Sri Mulyani sepakat akan ditindaklanjuti untuk dipetakan lebih rinci supaya nanti dipastikan bahwa ada ketersediaan dana dan ada orangnya. Anggarannya sendiri belum bisa diperkirakan seberapa besar untuk kebutuhan meningkatkan gaji guru honorer minimal UMR.

Pemerintah akan mengangkat status guru honorer melalui seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) ataupun rekrutmen PPPK. Menurut Mendikbud, saat ini ada sekitar 700.000 guru honorer di seluruh Indonesia. Jumlah guru yang akan menerima gaji minimal UMR pun dilakukan bertahap.

Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan akan terus mengkaji gaji honorer. Pihaknya akan terus mendiskusikan, membahasnya dengan melihat semua aspek. Bukan hanya masalah gaji yang perlu dibahas, namun juga terkait peningkatan tenaga didik agar lebih berkualitas.

"Ini kan bukan masalah digaji atau tidak, tapi persoalan apakah mereka bisa terus menjadi alat atau sumber daya yang bisa mendidik anak-anak didik kita, kan mereka profesinya guru jadi itu harus terus ditingkatkan, kita membahas cukup banyak aspeknya," kata mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu.